Membaca kembali ulasan tentang John Rawls dalam Philosophy Now (2017) mengingatkan kita pada satu pertanyaan mendasar yang kerap dilupakan para perancang undang-undang dan elite politik di negeri ini: apakah hukum dibuat untuk menegakkan keadilan, atau sekadar melegalkan privilese kekuasaan?
Rawls membangun fondasi teori Justice as Fairness (Keadilan sebagai Kejujuran) di atas sebuah eksperimen pemikiran yang brilian sekaligus utopis: Posisi Asali (Original Position) di balik Selubung Ketidaktahuan (Veil of Ignorance). Bayangkan sekelompok manusia berkumpul merumuskan aturan main bernegara tanpa tahu siapa dirinya kelak. Mereka tidak tahu apakah esok hari akan lahir sebagai anak konglomerat atau anak buruh tani; tidak tahu apakah ia akan duduk di kursi pejabat tinggi atau menjadi rakyat jelata yang tergusur proyek strategis; tidak tahu warna kulit, agama, maupun tingkat kecerdasannya.
Dalam kondisi “buta identitas” itulah, menurut Rawls, rasionalitas manusia akan dipaksa memilih prinsip keadilan yang paling aman bagi kelompok yang paling rentan—karena siapa pun bisa saja terlahir di posisi terbawah itu. Dari sinilah lahir Difference Principle: ketimpangan sosial dan ekonomi hanya sah secara moral jika ia memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak beruntung (the least advantaged).
Di atas kertas ruang kuliah Harvard, gagasan Rawls tampak begitu anggun dan steril. Namun, begitu kita bawa turun ke bumi Indonesia—tepatnya ke ruang-ruang legislasi dan dapur kekuasaan—teori Rawls segera berbenturan dengan realitas telanjang: para pembuat aturan kita tidak pernah mengenakan selubung ketidaktahuan.
Sebaliknya, mereka merancang hukum dan konstitusi hasil amendemen dengan mata terbuka lebar, kalkulator kepentingan di tangan kanan, dan peta logistik politik di tangan kiri. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai first virtue (kebajikan utama) yang tak boleh ditawar demi efisiensi atau ambisi segelintir elite, sebagaimana ditegaskan Rawls saat mengkritik utilitarianisme. Di tangan para teknokrat kekuasaan, keadilan justru direduksi menjadi variabel transaksi: selama angka pertumbuhan makro tampak indah atau koalisi kekuasaan tetap gemuk, nasib kelompok the least advantaged dianggap sekadar ekses statistik.
Kritik tajam kaum komunitarian seperti Michael Sandel dalam artikel itu pun menemukan relevansinya. Manusia tidak pernah hidup sebagai unencumbered self—diri yang kosong dan terlepas dari sejarah serta ikatan sosialnya. Dalam tradisi bernegara kita, keadilan tidak lahir dari kontrak sosial individu-individu atomistik ala Barat yang terisolasi di balik tirai abstrak, melainkan dari nilai yang hidup dan digali dari batin masyarakatnya sendiri: musyawarah, hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, di sinilah letak ironinya. Meski kita menolak individualisme liberal Rawlsian, gagasan Rawls tentang Konsensus Tumpang Tindih (Overlapping Consensus) dalam Political Liberalism (1993) justru menyimpan cermin jernih bagi kemajemukan kita. Rawls menyadari bahwa dalam masyarakat yang majemuk (reasonable pluralism), negara tidak boleh memaksakan satu tafsir tunggal yang kaku atas kebenaran. Stabilitas konstitusional hanya bertahan jika seluruh kelompok—dengan latar belakang keyakinan dan ideologi yang berbeda—sepakat pada satu titik temu etika publik yang adil (public reason).
Pada akhirnya, membaca Rawls bukan untuk menelan mentah-mentah liberalismenya. Kegunaan terbesar Rawls bagi kita adalah sebagai alat uji moral bagi kekuasaan: setiap kali sebuah pasal undang-undang diketok atau kebijakan negara diluncurkan, tanyakan satu hal sederhana kepada para pengambil keputusan—beranikah Anda memberlakukan aturan ini jika besok pagi Anda bangun tidur sebagai rakyat paling miskin di negeri ini? Jika jawabannya ragu, maka yang sedang dijalankan bukanlah etika konstitusi, melainkan sekadar kenakalan kekuasaan yang dibungkus jubah hukum.
