Chip Merah Putih, MBG, dan Utang Pekerjaan Beradab

Date:

Share post:

Oleh: E.T. Hadi Saputra

Ada penyakit kronis yang kerap menjangkiti elite kekuasaan di negeri ini: halusinasi lompatan katak. Negara sering kali mabuk oleh istilah-istilah mentereng beraroma futuristik, sementara fondasi paling dasar dari martabat warga negaranya dibiarkan keropos di atas aspal jalanan.

Belum selesai publik mencerna bagaimana ruang fiskal kita tersedot habis-habisan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG)—yang dalam praktiknya di lapangan masih menyisakan karut-marut tata kelola, rantai pasok yang belum matang, hingga aroma rente baru—panggung wacana nasional kembali dijejali oleh glorifikasi proyek Chip Merah Putih. Sebuah ambisi untuk membangun kemandirian desain dan ekosistem semikonduktor dalam negeri.

Di atas kertas, narasi kedaulatan teknologi tentu terdengar seksi. Siapa yang tidak bangga jika kelak paspor, kartu identitas, hingga sistem pertahanan nasional ditenagai oleh silikon rancangan anak bangsa? Namun, sebagai warga negara yang terbiasa membedah anatomi kekuasaan dan mandat konstitusi, kita wajib mengajukan pertanyaan paling mendasar: untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja, dan di mana letak skala prioritas pemerintahan Prabowo Subianto?

Mari kita menengok kenyataan telanjang di jalanan kota-kota kita setiap pagi. Jutaan anak muda produktif—termasuk para sarjana yang ijazahnya ditebus dengan keringat dan utang orang tua—tidak berangkat menuju kawasan industri manufaktur, pusat riset, atau perkantoran modern. Mereka mengenakan jaket ojek daring (ojol), memelototi layar ponsel, bertaruh nyawa di tengah kemacetan, tanpa kepastian upah minimum, tanpa jaminan hari tua, dan tanpa jenjang karier yang memanusiakan.

Itulah wajah asli pasar tenaga kerja kita hari ini. Ekonomi gig yang eksploitatif secara diam-diam dijadikan katup pengaman untuk menyembunyikan kegagalan negara menciptakan lapangan kerja formal. Dalam situasi di mana deindustrialisasi dini terus menggerus pabrik-pabrik tekstil, alas kaki, dan manufaktur padat karya, serta gelombang pemutusan hubungan kerja menghantam kelas menengah, melempar narasi Chip Merah Putih sebagai simbol kemajuan terasa seperti sebuah ironi yang getir.

Industri semikonduktor adalah sektor padat modal dan berteknologi sangat tinggi (ultra-high tech). Dalam jangka pendek maupun menengah, sektor ini hanya mampu menyerap segelintir elite insinyur—itu pun jika ekosistem fabrikasi (fab) dan rantai pasok globalnya benar-benar siap, bukan sekadar berhenti di ruang sandbox dan seminar kampus. Lalu, bagaimana dengan nasib puluhan juta angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang beradab hari ini? Pekerjaan yang memberikan upah layak, perlindungan hukum yang pasti, dan martabat sebagai manusia—bukan sekadar menjadi “mitra” bayangan di bawah kendali algoritma aplikasi asing.

Jika kita membedah arah kebijakan saat ini, tampak jelas adanya ketimpangan orientasi pembangunan yang mengkhawatirkan. Di satu kutub, negara menjalankan populisme perut lewat MBG. Memberi makan anak sekolah tentu mulia secara moral, tetapi tanpa penciptaan lapangan kerja yang kokoh bagi orang tua mereka, program ini hanya menempatkan rakyat sebagai objek belas kasihan negara. Rakyat diberi ikan—bahkan disuapi—sementara kail dan kolamnya tidak pernah dibangun secara serius.

Di kutub yang berseberangan, negara membangun mercusuar elitis lewat narasi hilirisasi teknologi tinggi seperti Chip Merah Putih. Di antara dua kutub ekstrem itu, ruang tengah yang paling vital justru kosong melompong: industrialisasi yang berkeadilan dan penciptaan lapangan kerja formal yang bermartabat. Negara seolah melompat dari urusan piring makan langsung ke urusan silikon mikroprosesor, sambil melupakan bahwa jembatan penghubung keduanya adalah kesejahteraan pekerja dan kekuatan kelas menengah.

Padahal, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah berbunyi bahwa setiap warga negara berhak atas bantuan sosial atau sekadar menjadi pengemudi ojek daring. Konstitusi kita secara tegas, lugas, dan tanpa tafsir ganda memerintahkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Kata kuncinya adalah “layak bagi kemanusiaan”—atau dalam bahasa nurani kita: pekerjaan yang beradab. Ketika kebijakan fiskal lebih sibuk mengonsolidasikan triliunan rupiah untuk proyek-proyek mercusuar dan program populis jangka pendek, sementara iklim investasi padat karya justru tercekik oleh birokrasi yang berbelit, biaya logistik yang mahal, dan lemahnya kepastian hukum, di situlah negara sedang menjauh dari roh konstitusinya sendiri.

Pemerintahan Prabowo Subianto memiliki modal politik dan legitimasi kekuasaan yang sangat besar. Namun, kekuasaan yang besar tanpa ketajaman membaca urutan prioritas hanya akan melahirkan monumen-monumen ambisi yang jauh dari denyut nadi rakyat.

Silakan kembangkan riset semikonduktor, silakan jalankan program pemenuhan gizi anak bangsa. Tetapi jangan pernah jadikan keduanya sebagai kosmetik politik untuk menutupi utang konstitusional yang paling mendasar: ketidakmampuan negara menyediakan pekerjaan yang beradab bagi rakyatnya. Sebab, kedaulatan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa kecil ukuran nanometer chip yang mampu dirancang di laboratorium, melainkan dari seberapa tegak kepala rakyatnya berdiri karena bekerja secara bermartabat di negerinya sendiri.

John Rawls dan Ilusi “Selubung Ketidaktahuan” di Ruang Kekuasaan Kita

Membaca kembali ulasan tentang John Rawls dalam Philosophy Now (2017) mengingatkan kita pada satu pertanyaan mendasar yang kerap...

Prabowo Paradoks – Kenakalan Konstitusional dalam Dialektika Kekuasaan

Kekuasaan tidak pernah berjalan sederhana; ia selalu menuntut keberanian dan pengorbanan besar. Saat memimpin Republik, Prabowo Subianto melangkah...

Puncak Lawang

Di antara hamparan bukit hijau yang membentang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tersembunyi sebuah permata bernama Puncak Lawang....

Vox Populi, Vox Dei: Mitos yang Menyesatkan Konstitusi

Salah satu frasa yang paling sering disalahgunakan dalam wacana politik dan ketatanegaraan Indonesia hari ini adalah Vox Populi,...