1. Suasana Kota Bandung Tahun 1990 Pada tahun 1990, suasana Kota Bandung masih terasa asri. Jalan-jalan protokol relatif sepi, dan angkutan kota masih menjadi ciri khas. Anda dapat bernostalgia dengan melihat cuplikan video suasana Kota Bandung pada masa itu¹.
2. Bioskop Jaman Dulu Bioskop dengan bangunan sendiri menjamur di Bandung sejak tahun 1900-1970an sebelum akhirnya kalah dengan bioskop yang kita kenal sekarang. Bagaimana nasib bioskop-bioskop tersebut sekarang?²
3. Film “Selasar Kampus” Film “Selasar Kampus the Series” mengadaptasi buku novel berjudul “Selasar Kampus” yang ditulis oleh para alumni mahasiswa STT Telkom Teknik Industri angkatan 1993. Film ini mengajak kita bernostalgia dengan suasana kuliah di Bandung pada era 1990-an³.
4. Acara “Nostalgia Jalur Da90’s” Pada 26 November 2023, acara “Nostalgia Jalur Da90’s” diadakan oleh Group Otomotif 1990 untuk menghidupkan kembali memori indah era 90an di Kota Bandung⁴.
5. Asyiknya Anak Muda Bandung Era 90-an Selain genk motor dan bobogohan ala Dilan dan Milea, anak muda Bandung era 90-an juga menikmati banyak keasyikan lain. Bagi Anda yang lahir akhir 90-an hingga 2000-an, pasti memiliki kenangan unik dari masa itu⁵.

Semoga artikel ini membawa Anda kembali ke masa-masa indah kuliah di Bandung! 😊🎓🌆⁶

Spending at evening with friends at Christine Hakim house. She is a renowned actress and film producer from Indonesia. She was born on December 25th, 1956, and grew up in a family with strong artistic roots, as her father was a playwright and actor.

Throughout her career, Christine has received widespread recognition for her outstanding performances in numerous films, including “Cinta Pertama” (1973), “Special Treatment” (1980), and “Daun di Atas Bantal” (1998), among others. She has won several awards both domestically and internationally, including Best Actress at the 2004 Asia-Pacific Film Festival.

In addition to her acting career, Christine is also involved in various humanitarian and educational initiatives. She co-founded the Jakarta Arts Council in 1998, and in 2012 she established the Christine Hakim Foundation which focuses on promoting education and improving the lives of underprivileged children and women.

Overall, Christine Hakim is a highly respected figure not just in the Indonesian film industry, but also in the wider community for her contributions to social causes.

Pada tahun 2007, lebih dari 700 pengusaha Minang dari seluruh dunia berkumpul di Kota Padang untuk acara Silaturahmi Saudagar Minang. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat bisnis orang Minang dan memajukan pendidikan serta perjuangan kemerdekaan. Acara ini menjadi momen berharga bagi komunitas pedagang Minangkabau yang tersebar di berbagai negara.

Standing beneath the illuminated face of Jam Gadang at night, a wave of nostalgia washed over me. After 28 years away, I was finally home in the city of my birth. Gazing at this familiar landmark, a flood of childhood and teenage memories came rushing back. It was a bittersweet reunion – the city had undeniably changed, yet its essence remained.

The intricate details of Jam Gadang’s architecture seemed even more striking against the night sky. A profound sense of gratitude swelled within me – gratitude for the chance to revisit my roots, to reconnect with the wonders that shaped my life. This experience, etched forever in my heart, is a treasure I will always hold dear.

Daniella Weiss itu seperti perunggu. Keras, dingin, dan nyaris tak mungkin dibentuk ulang. Dia bukan politikus biasa. Dia adalah ideologi yang berjalan. “Ibu Baptis” gerakan pemukim Israel, yang kini berusia lebih dari 80 tahun.

Usianya yang sudah memasuki babak kesembilan ini menunjukkan satu hal: dia adalah veteran. Seorang pelopor dalam keyakinan yang, sayangnya, membakar bukan semangat kebangsaan, melainkan membakar hukum.

Hukum Adalah Kain Kafan

Bagi Weiss, hukum internasional itu mungkin hanya sebuah kain kafan. Ada, tapi tidak berlaku baginya. Dia adalah pendiri Nachala, organisasi yang getol mendirikan permukiman—atau dalam bahasa Weiss, “komunitas”—di Tepi Barat.

Coba kita buka Konvensi Jenewa Keempat, Pasal 49. Isinya jelas, sejelas air di teko: “Kekuasaan Pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan bagian dari populasi sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya.” Ini bukan fatwa ulama, ini ketentuan hukum perang yang mengikat.

Setiap batu yang diletakkan Weiss—sejak dia muda hingga sekarang di usia lebih dari 80—di Tepi Barat adalah sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap pasal ini. Ketika dia menjabat sebagai Wali Kota Kedumim, dia memimpin sebuah unit yang secara struktural melanggar perjanjian global. Bagaimana mungkin kita bicara perdamaian jika fondasinya sudah kita bangun di atas kejahatan perang yang sistematis?

Eksklusivitas vs. Kemanusiaan

Weiss punya visi “Israel Raya”. Baginya, Tepi Barat (Yudea dan Samaria) adalah hak suci. Belakangan, dia bahkan terang-terangan bicara soal Gaza. Mau apa di Gaza? Mendirikan permukiman lagi.

Ketika dia diwawancarai dan ditanya soal kematian anak-anak Palestina, jawabannya pedas dan dingin: “Anak-anak saya lebih diutamakan daripada anak-anak musuh, titik.”

Ini bukan sekadar pernyataan politik yang kasar. Ini adalah penolakan terhadap prinsip kesetaraan dan kemanusiaan yang menjadi jantung dari semua sistem hukum modern. Hukum tidak mengenal anak musuh atau anak sahabat. Hukum mengenal korban. Reaksi Weiss menunjukkan sebuah jurang pemisah antara Zionisme ideologisnya dengan norma-norma hak asasi manusia universal.

Ketika seorang figur publik—apalagi seorang pemimpin ideologis yang telah mendedikasikan hidupnya selama beberapa dekade—menempatkan hak ilahi di atas hukum positif, dan menempatkan eksklusivitas ras di atas kemanusiaan, kita harus berhenti sejenak. Ini bukan lagi soal batas wilayah. Ini soal etiket peradaban.

Sanksi Hanya “Gigitan Nyamuk”

Dunia mencoba bergerak. Inggris dan Kanada menjatuhkan sanksi padanya. Pembatasan aset, larangan perjalanan. Langkah ini tujuannya adalah memberi “gigitan” pada gerakan pemukim.

Tapi bagi Weiss, sanksi itu mungkin hanya gigitan nyamuk. Dia sudah terlanjur merasa berada di atas hukum. Dia adalah manifestasi dari impunitas. Apalagi, ada yang mencalonkannya untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Ini adalah lelucon pahit dalam sejarah penghargaan global. Mencalonkan arsitek pelanggaran hukum internasional untuk Hadiah Perdamaian.

Intinya begini: Daniella Weiss adalah cermin. Di usianya yang sudah senja dan penuh pengalaman, dia justru memperlihatkan seberapa jauh sebuah keyakinan fanatik bisa menginjak-injak tatanan hukum global. Kita bisa terus berdebat soal teologi dan sejarah, tapi di depan meja hijau, dia adalah terdakwa.

Dan selama “Ibu Baptis” ini terus beroperasi, perdamaian akan tetap menjadi mimpi yang tersimpan rapi di dalam laci yang terkunci.

Kita memang bangsa yang senang serba fantastis. Angka fasilitas pejabat selalu melonjak tanpa permisi. Dulu ada batasan harga masuk akal. Sekarang tak masuk akal.

Lihat rumah pensiun: hadiah perpisahan negara untuk mantan presiden dan wakil presiden sebagai tanda terima kasih.

Dulu batas harga maksimal Rp20 miliar. Angka itu sudah besar untuk rumah layak di Jakarta, Bandung, atau mana pun. Mantan Presiden SBY dapat di Cikeas, 1.500 m². Soeharto konon tolak rumah, minta uang Rp20 miliar. Itu patokan tidak tertulis.

Itu satu dekade lalu.

Negeri Memberi Rumah vs. Negeri Memberi Dana

Di AS, Kanada, Eropa: mantan kepala negara dapat pensiun tahunan, pengamanan seumur hidup, biaya kantor, staf—dukungan untuk berkarya. Tapi rumah? Obama atau Bush kembali ke rumah pribadi atau beli sendiri. Negara tak belikan properti super-premium.

Indonesia unik: beri rumah hadiah. Megawati dan SBY pilih di Jakarta, luas 1.500 m², biaya arah Rp20 miliar.

Kini loncat jauh.

Lonjakan Tanpa Batas

Sekarang rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Karanganyar: lahan 12.000 m² (1,2 hektar).

Bandingkan: SBY 1.500 m², Jokowi 12.000 m²—beda 8 kali lipat.

Harga tanah Rp10–15 juta/m². Minimum Rp10 juta: 12.000 × Rp10 juta = Rp120 miliar (tanah saja), 6 kali patokan lama.

Total taksiran Rp200 miliar (termasuk bangunan). Beda 10 tahun, lipat 10 kali.

Aturan Bermasalah

Lonjakan karena batas Rp20 miliar dihapus di PMK 120/PMK.06/2022. Kini batas luas tanah (1,5 ha Jakarta, 2 ha luar), bangunan 2.500 m²—tapi harga tak dibatasi. Negara bayar berapapun asal luas sesuai.

Pintu anggaran fantastis terbuka. Jokowi dikenal sederhana, bicara hemat—tapi rumah pensiunnya paling mahal sejarah.

Ini jarak antara ucapan dan realitas.

Rp20 miliar jadi Rp200 miliar bukan inflasi, tapi lonjakan kebablasan tanpa rem biaya. Kontras dengan negara fokus dukungan operasional.

Preseden bahaya: wakil presiden sekarang nanti pensiun pilih lokasi lebih mahal? Negara bayar berapa?

Rp200 miliar alarm: kehati-hatian anggaran pejabat tidur. Harus dibunyikan BPK dan DPR. Jangan jadi beban termahal rakyat karena aturan tanpa rem harga.

Beda 10 tahun lipat 10 kali. Cari tahu apa membuat harga melambung, selain tanah mahal.

Anda tahu, kita ini bagaikan sebuah orkestra besar. Setiap alat musik punya suaranya sendiri. Biola beda dengan cello. Flute beda dengan drum. Kalau semua dipaksa bersuara sama, tidak akan ada harmoni. Yang ada hanya kebisingan.

Begitulah cara saya melihat hukum di Indonesia.

Bukan menyatukan semua suara menjadi satu. Bukan melebur hukum adat, hukum agama, dan hukum negara menjadi satu ramuan tunggal. Tidak. Itu sama saja mematikan keberagaman kita. Mematikan kekayaan kita.

Cita-cita kemerdekaan kita adalah sebuah orkestra. Di mana setiap alat musik bisa bersuara merdu. Di mana setiap hukum bisa hidup dan bernafas di wilayahnya sendiri.

Biarkan Mereka Hidup

Coba bayangkan. Sebuah desa di Bali. Di sana, hukum adat Subak mengatur pembagian air. Itu bukan hanya soal air, tapi soal keadilan. Soal persaudaraan. Itu sudah terbukti ampuh selama ratusan tahun. Apakah kita perlu menggantinya dengan undang-undang dari Jakarta? Tentu tidak.

Lalu, di sebuah pesantren di Jawa. Para santri hidup dengan aturan yang berdasar pada hukum Islam. Mereka saling menghormati. Saling membantu. Mereka punya cara sendiri dalam menyelesaikan masalah. Mereka tidak perlu diatur oleh hukum pidana yang kaku.

Dua sistem hukum ini — hukum adat dan hukum agama — adalah solusi bagi masyarakatnya. Mereka sudah terbukti ampuh. Terbukti relevan.

Maka, biarkan mereka hidup. Biarkan mereka berdenyut. Biarkan mereka menjadi solusi. Di dalam wilayahnya masing-masing. Di dalam komunitasnya masing-masing.

Payung Besar Bernama Negara

Tapi, bagaimana jika ada masalah antar-komunitas?

Misalnya, seorang pengusaha dari Jakarta, yang tunduk pada hukum negara, bersengketa dengan masyarakat adat di Papua tentang tanah. Hukum adatnya bilang tanah itu milik bersama. Hukum negaranya bilang tanah itu bisa dibeli dan dimiliki.

Di sinilah peran UUD 1945. Di sinilah peran negara.

Negara bukan pemaksa. Bukan pelebur. Negara adalah wasit. Negara adalah payung.

Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 mengakui hukum adat. Mengakui hak-hak tradisional. Itu artinya, saat ada sengketa, negara harus melihat hukum adat sebagai hukum yang sah.

Negara harus duduk bersama. Musyawarah. Mencari solusi yang adil. Yang sesuai dengan nilai-nilai adat. Sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan tentu saja, sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita.

Harmoni dalam Keberagaman

Jadi, sistem hukum kita bukan sistem yang monolitik. Bukan sistem yang seragam. Tapi sistem yang pluralis. Yang mengakui keberagaman. Yang menghormati perbedaan.

Hukum adat hidup di wilayahnya.

Hukum agama hidup di komunitasnya.

Dan hukum negara menjadi payung yang mengayomi semuanya. Yang mengatasi masalah di antara mereka.

Ini adalah cita-cita kemerdekaan kita. Keluar dari sistem hukum sekuler yang seragam dan kering. Masuk ke dalam sistem hukum yang kaya. Yang berdarah daging. Yang berjiwa Indonesia.

Orkestra kita sudah lengkap. Setiap alat musik sudah punya tempatnya. Sekarang tinggal bagaimana kita memainkannya dengan indah. Agar lahir sebuah harmoni. Sebuah simfoni yang bernama Indonesia.

Apakah menurut Anda sistem hukum seperti ini bisa menyelesaikan masalah korupsi yang masif?