Beda 10 Tahun Lipat 10 Kali: Malapetaka Hilangnya Batasan Harga

Date:

Share post:

Kita memang bangsa yang senang serba fantastis. Angka fasilitas pejabat selalu melonjak tanpa permisi. Dulu ada batasan harga masuk akal. Sekarang tak masuk akal.

Lihat rumah pensiun: hadiah perpisahan negara untuk mantan presiden dan wakil presiden sebagai tanda terima kasih.

Dulu batas harga maksimal Rp20 miliar. Angka itu sudah besar untuk rumah layak di Jakarta, Bandung, atau mana pun. Mantan Presiden SBY dapat di Cikeas, 1.500 m². Soeharto konon tolak rumah, minta uang Rp20 miliar. Itu patokan tidak tertulis.

Itu satu dekade lalu.

Negeri Memberi Rumah vs. Negeri Memberi Dana

Di AS, Kanada, Eropa: mantan kepala negara dapat pensiun tahunan, pengamanan seumur hidup, biaya kantor, staf—dukungan untuk berkarya. Tapi rumah? Obama atau Bush kembali ke rumah pribadi atau beli sendiri. Negara tak belikan properti super-premium.

Indonesia unik: beri rumah hadiah. Megawati dan SBY pilih di Jakarta, luas 1.500 m², biaya arah Rp20 miliar.

Kini loncat jauh.

Lonjakan Tanpa Batas

Sekarang rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Karanganyar: lahan 12.000 m² (1,2 hektar).

Bandingkan: SBY 1.500 m², Jokowi 12.000 m²—beda 8 kali lipat.

Harga tanah Rp10–15 juta/m². Minimum Rp10 juta: 12.000 × Rp10 juta = Rp120 miliar (tanah saja), 6 kali patokan lama.

Total taksiran Rp200 miliar (termasuk bangunan). Beda 10 tahun, lipat 10 kali.

Aturan Bermasalah

Lonjakan karena batas Rp20 miliar dihapus di PMK 120/PMK.06/2022. Kini batas luas tanah (1,5 ha Jakarta, 2 ha luar), bangunan 2.500 m²—tapi harga tak dibatasi. Negara bayar berapapun asal luas sesuai.

Pintu anggaran fantastis terbuka. Jokowi dikenal sederhana, bicara hemat—tapi rumah pensiunnya paling mahal sejarah.

Ini jarak antara ucapan dan realitas.

Rp20 miliar jadi Rp200 miliar bukan inflasi, tapi lonjakan kebablasan tanpa rem biaya. Kontras dengan negara fokus dukungan operasional.

Preseden bahaya: wakil presiden sekarang nanti pensiun pilih lokasi lebih mahal? Negara bayar berapa?

Rp200 miliar alarm: kehati-hatian anggaran pejabat tidur. Harus dibunyikan BPK dan DPR. Jangan jadi beban termahal rakyat karena aturan tanpa rem harga.

Beda 10 tahun lipat 10 kali. Cari tahu apa membuat harga melambung, selain tanah mahal.

spot_img

Related articles

Prabowo Paradoks – Kenakalan Konstitusional dalam Dialektika Kekuasaan

Kekuasaan tidak pernah berjalan sederhana; ia selalu menuntut keberanian dan pengorbanan besar. Saat memimpin Republik, Prabowo Subianto melangkah...

Puncak Lawang

Di antara hamparan bukit hijau yang membentang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tersembunyi sebuah permata bernama Puncak Lawang....

Vox Populi, Vox Dei: Mitos yang Menyesatkan Konstitusi

Salah satu frasa yang paling sering disalahgunakan dalam wacana politik dan ketatanegaraan Indonesia hari ini adalah Vox Populi,...

Etika Konstitusi: Rekonstruksi Hukum Nasional Berbasis Pancasila dan UUD 1945

Bagi para praktisi hukum dan masyarakat yang mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi (MK), buku ini menyediakan pisau analisis untuk menguji sebuah undang-undang. Kita tidak boleh hanya melihat teks pasal demi pasal secara kaku. Kita harus melihat apakah sebuah aturan bertentangan dengan "ruh" atau original intent dari para pendiri bangsa. Buku ini membantu merumuskan argumentasi hukum yang lebih mendalam dalam perkara judicial review.